Aksi unjuk rasa Mahasiswa di gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah sampaikan aspirasinya
Target Jurnalis
Lombok Tengah NTB – Aksi unjuk rasa dari organisasi Mahasiswa dan elemen masyarkat yakni PMII, NWDI dan Forum Pemuda dan Silaturrahmi Loteng ( FORMULA ) datangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan tuntutannya, Senin ( 11/04/2022 )
Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menyampaikan bahwa, kenaikan harga bahan bakar minyak yang mulai berlaku sejak 1 april tahun ini, dianggap akan menambah dan memberatkan rakyat karena masih dalam fase pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Selain itu, kenaikan bahan pokok menyalahi UU No. 07 tahun 2014 pasal 25, dan pajak pertambahan nilai ( PPN) akan membebani masyarakat, kemudian mereka juga menolak wacana penundaan pemilu 2024 yang menyalahi konstitusi.
“Saya, Erwin Hady selaku Ketua Umum PC PMII Loteng semakin hari semakin gelisah dengan isu nasional bangsa indinesia, dengan berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya, mulai dari harga bahan bakar naik, bahan – bahan pokok naik dan pajak penghasilan juga naik, dan dibalik semua itu ada juga isu bahwa ada wacana akan penundaan pemilu 2024
‘Karena itu, Kami PC PMII Loteng akan menyampaikan beberapa pernyataan tuntutan kepada Dewan – dewan yang terhormat
Pertama, kami menolak kenaikan bahan bakar minyak. Kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM Petamax dan LPG kini melambung tinggi yang semula berkisar 9000 – 9400 rupiah menjadi 14.000 rupiah, ini patut terindikasi nanti pertalite juga akan dihapuskan sehingga kita penikmat BBM bersubsidi akan susah menjalankan kendaraan kita
Kedua, harga bahan – bahan pokok naik, komoditi naik, termasuk minyak goreng, ini bertentangan dengan UU No. 07 Tahun 2014 Pasal 25 yang menyatakan bahwa, pemerintah wajib menjamin keseterdiaan pangan di wilayah Negara Republik Indonesia
Ketiga, kami menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ( PPN ), jika ini naik meski naiknya 1 % di tengah kondisi melanda perekonomian yang krisis sejak 2019 ini juga menyusahkan rakyat
Yang terakhir, kami minta DPR Kawal ketat isu penundaan pemilu.
