Di tengah Lesunya Dunia Pariwisata Lombok Tengah Karna Pandemi Covid 19 Ada Sebuah Pernyataan MATA Yang Menyentakkan.
TJ ntb.com _ Di tengah Lesunya Dunia Pariwisata Lombok Tengah karena mati suri dihantam Pademi Covid-19, ada sebuah pernyataan menyentak yang disampaikan oleh Direktur MATA (Montoring, Analisa, Tindakan dan Kebijakan) NTB, M. Samsul Qomar.
Dalam tulisan yang dimuat di Prayapost.net (kami mengakses via talentanews.com) Pada Tanggal 03 Juni 2021, Direktur MATA NTB mensinyalir bahwa Seretan Ceremonial dan kedatangan Pejabat Tinggi sampai Menteri ke Desa-Desa yang di Launching oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) selama ini adalah sebuah bentuk kejahatan.
Alasan utama dari tudingan kejahatan tersebut adalah tidak adanya realisasi program dan pendanaan untuk Desa-Desa Wisata tadi paska peluncuran yang diinisiasi oleh BPPD Lombok Tengah. Kami memahami bahwa sebagai statemen seorang politisi, tudingan kejahatan dari Sdr. MSQ bukan dalam konteks hukum tapi lebih berkonteks politis, yaitu dalam konteks tidak terpenuhinya janji-janji kepada publik.
Terkait pertanyaan mengenai Peran BPPD Lombok Tengah, Lalu Alamin, Direktur Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) juga pernah menyampaikannya melalui tulisan yang dimuat pilarntb.com pada tanggal 10 Maret 2021 dengan judul “Ketua SWIM Pertanyakan Peran BPPD Loteng”.
Berdasarkan penelusuran kami dari SWIM, kami melihat ada tiga permasalahan utama yang mendesak untuk ditangani terkait dengan sepinya peran BPPD Lombok Tengah selama ini. Ketiga permasalahan tersebut adalah pendelegasian wewenang, komitmen penganggaran, dan sumber daya manusia.
Sejak pembentukannya, BPPD Lombok Tengah dilepasliarkan begitu saja oleh pemerintah kabupaten. Badan ini tidak pernah memiliki kantor atau sekretariat yang jelas. Demikian pula dengan langkah-langkah koordinasi kerja melalui pendelegasian wewenang, penetapan roadmap dan penyusunan program kerja yang disepakati bersama.
Ketiadaan rencana kerja yang disepakati bersama tentunya akan berimbas pada tidak terlaksanakannya mekanisme penganggaran melalui APBD. Dengan absennya kerangka kerja dan komitmen penganggaran tadi maka kami di SWIM lebih memandang kegagalan-kegagalan BPPD ini sebagai kegagalan kolektif yang bersumber dari tidak adanya komitmen politis antarlembaga di daerah, terutama Dinas Pariwisata sebagai OPD yang menjadi mitra utama BPPD dalam melaksanakan tupoksinya.
Menimbang situasi dan kondisi di atas maka rasanya tidak bijak jika Direktur MATA NTB menyikapi kegagalan-kegagalan ini dengan menyalahkan satu pihak saja. Terlebih jika sikap tersebut diekspresikan dalam bentuk serangan verbal yang bersifat personal terhadap ketua BPPD Lombok Tengah.
Red. PTR
